Tim Penertiban radio siaran illegal di Kota Medan gagal melaksanakan tugasnya karena Radio Pelangi Lintas Nusa yang jadi target sudah “dimatikan” sejak pagi. Saat Ketua Tim Musriadi SH dari Balai Monitoring Klas II Medan bersama puluhan petugas dari berbagai instansi, termasuk aparat Kepolisian dari Polda Sumut dan Polisi Militer (PM) dari Kodam I/Bukit Barisan datang ke studio radio yang berlokasi di Perumahan Johor Indah Kecamatan Medan Johor yang mengudara di frekuensi 99,5 Mhz tidak melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.
Sumber kardopa.co.id menyebutkan, rencana kehadiran Tim Penertiban Radio Illegal diduga sudah terlebih dahulu “dibocorkan” oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi.
Tiorida Simanjuntak, Direktur PT.Radio Kardopa Medan yang sebelumnya
membuat pengaduan adanya gangguan di frekuensi 99,5 Mhz sangat menyesalkan kegagalan Tim Penertiban Radio Illegal, sementara Tim sendiri tidak bersedia melakukan penyegelan terhadap perangkat Radio Pelangi Lintas Nusa yang jelas-jelas melanggar Undang Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Menurut pimpinan Kardopa Group itu, kehadiran Tim Penertiban hanya jalan-jalan dan tidak melakukan apa-apa, sehingga ketika Tim Penertiban kembali ke kantor masing-masing, Radio Pelangi Lintas Nusa atau Mutiara fm kembali mengudara hingga mengganggu pemancar-luasan Radio Kardopa di
wilayah siar kota Medan sekitarnya. Radio Kardopa sudah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Siaran Radio (ISR) yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedangkan Radio Pelangi Lintas Nusa berkas permohonan perizinannya belum pernah diproses di Forum Rapat Bersama Kominfo dan KPID/P.
Upaya penertiban radio illegal di Medan yang dilakukan Kantor Balai Monitoring Klas II Medan dinilai Tiorida Simanjuntak telah menggunakan standar ganda, terhadap PT.Radio Kardopa yang sudah beroperasi sejak tahun 1976 beberapa waktu lalu langsung dilakukan penyitaan perangkat siaran dengan alasan ada pengaduan dari Ketua KPID Sumut H.Abdul Haris Nasution di Polresta Medan. Sementara terhadap Radio Pelangi Lintas Nusa yang nyata-nyata tidak memiliki IPP dan ISR tidak dilakukan penyegelan maupun penyitaan.
Karena kecewa dengan cara kerja Tim Penertiban Radio Illegal, akhirnya Tiorida Simanjuntak atas nama PT.Radio Kardopa melayangkan surat kepada Presiden RI memohon supaya aparat negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penertiban radio illegal itu diberikan sanksi atau tegoran karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Kita tidak segan-segan untuk melaporkan petugas Balmon, staf Ditjen SDPPI, staf Ditjen PPI yang berada dibawah naungan Kominfo kepada Presiden. Karena mereka tidak konsisten menjalankan tugasnya, dunia penyiaran di Indonesia menjadi acak-acakan dan tidak karuan,”katanya Selasa (1/5) sore.(ed)

Kardopa.co.id – photo photo Demo Medan 26 Maret 2012 by Mardani Reporter Radio Kardopa

kardopa.co.id – Hari ini senin tgl 26 maret 2012 terjadi demo di beberapa titik kota medan,Demo yg di lakukan oleh para BURUH,Mahasiswa dan Beberapa masyarakat kota medan yg Menolak naiknya BBM dan Juga menuntut masalah upah buruh dan pembebasan lahan.